3 Oktober 2017 - 16:12:28 WIB | Dilihat 122 kali0 komentar

Pergub SPK Masih Belum Sempurna.

Gambar Pergub SPK Masih Belum Sempurna.
Ketua Komisi A DPRD Kalteng Fredy Ering
 
 

PALANGKA RAYA - Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng No. 27 Tahun 2017 tentang sumbangan pihak ketiga masih terdapat berbagai kekurangan. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Tim Saber Pungli, Pemerintah Provinsi Kalteng dan perwakilan anggota DPRD Provinsi Kalteng, Senin (2/10) pagi kemarin.

Saat diwawancarai KPFM, Ketua Komisi A DPRD Kalteng Fredy Ering mengatakan, adanya penyampaian bersifat konstruktif oleh tim saber pungli atas pergub tersebut adalah hal yang positif dan membangun untuk kesempurnaan serta perbaikan Pergub itu sendiri, Selasa (3/10) siang.

"Kami sangat mengapresiasi atas masukan yang disampaikan oleh tim saber pungli akan perbaikan-perbaikan atas isi dari pergub tersebut," ucap Fredy.

Meski tidak disebutkan secara jelas, poin-poin mana saja yang harus direvisi, legislator Fraksi PDI Perjuangan juga menuturkan, kedepan diharapkan melalui pergub ini, dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng, yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam, baik itu dari sektor perkebunan maupun pertambangan.

"Untuk Peraturan Daerah (Perda), yang serupa sebelumnya sudah ada, namun secara khusus untuk Pergub, yang mengatur akan hal ini masih belum ada. Diharapkan melalui melalui Pergub ini dapat mengoptimalkan PAD Kalteng," jelasnya.

Fredy juga menuturkan, bahwa dalam penyusunan Pergub ini, pihak pemerintah provinsi memang tidak melakukan koordinasi dengan DPRD Kalteng, karena itu memang menjadi domain eksekutif.

"Mengingat fungsi dari DPRD Kalteng, yaitu melakukan pengawasan, maka kami berkewajiban untuk menyampaikan dan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah guna memberikan masukan akan hal itu," tutup Fredy. (dhy/KPFM).

Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "Pergub SPK Masih Belum Sempurna."

(harus diisi)