17 November 2017 - 21:58:07 WIB | Dilihat 141 kali0 komentar

Dunia Pendidikan Kini “Banjir Tikus” Receh.

Kepsek Lakukan Pungli, Legislator Enggan Sampaikan Pendapat.

Gambar Dunia Pendidikan Kini “Banjir Tikus” Receh.
Ilustrasi
PALANGKA RAYA – Pungli sebenarnya tidak berbeda dengan korupsi. Keduanya sama-sama menyalahgunaan kewenangan demi memperkaya diri sendiri. Bedanya hanya pada jumlah nominal. Dimana korupsi menurut UU KPK adalah mencapai satu milyar, bila dibahwa itu maka ditindak pihak kepolisian dan kejaksaan. Sementara pungli nomilanya seharga jajanan sehari-hari anak sekolah. Berkisaran seribu hingga seratus ribu. Namun praktik pungli ini terjadi setiap saat. Oleh karenanya mungkin tepat bila pungli dan korupsi berlambang tikus, Cuma untuk pungli lebih kepada tikus receh.
 
Beberapa hari yang lalu tim satgas saber pungli berhasil menjerat “tikus receh” di dunia pendidikan. Melalui operasi tangkap tangan (OTT)  mengamankan dua orang tersangka, yakni BS selaku Kepala Sekolah (Kepsek) beserta Za selaku Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMAN 1 Palangka Raya. Kejadian ini membuka fakta bahwa ada pungli di dunia pendidikan.
 
Terkait hal itu, legislator DPRD Kalteng,  Samsul Hadi. Ia mengatakan, bahwa sebenarnya dia enggan untuk mengomentari hal ini, karena hal itu merupakan domain dan prudensi dari kepolisian dan kejaksaan. Namun, mengingat dari dana sumbangan yang masuk ke pihak sekolah, ternyata berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), dari dana yang masuk ke sekolah, ada yang masuk ke rekening pribadi bendahara sekolah.
 
"Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meminta sumbangan kepada pihak wali siswa itu sudah tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Padahal, pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang komite, secara tegas disebutkan, bahwa tidak boleh dilakukan pungutan dalam bentuk apapun juga," jelas Samsul Hadi, Jumat (17/11) pagi.
 
Sambung Ketua Komisi C, yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat. Ia juga menuturkan, pada kasus ini dinilai adanya konflik antara normasi atau regulasi, yakni antara regulasi Permendiknas dan regulasi pemberantasan korupsi.
 
"Dalam regulasi pemberantasan korupsi, diamanatkan bahwa bagaimana praktik pungli dapat diberantas. Hal ini, kembali lagi dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat," terangnya kepada sejumlah awak media, saat berada di loby gedung komisi DPRD Kalteng, Jalan S Parman, Kota Palangka Raya.
 
Saat ini, dana APBN untuk peningkatan sarana dan prasarana (Sapras) sekolah, masih dinilai minim. Melihat hal itu, maka harus ada solusi atas persoalan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah (pemda), pihak sekolah, orang tua dan swasta.
 
Untuk aturan melalui peraturan daerah (Perda) yang mengatur pungutan sekolah, memang secara khusus, masih belum ada. Jika melihat anggaran APBD Kalteng, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, terbilang masih terbatas, yaitu hanya sekitar 53 miliar. Jumlah tersebut, masih belum mencukupi untuk peningkatan sapras sekolah SMA/SMK yang tersebar di 14 kabupaten Kalteng.
 
Ia menyarankan, hal itu agar dapat dicarikan solusi, bagaimana sekiranya stakeholder pendidikan, meliputi pemda, sekolah dan swasta dilibatkan guna mencarikan solusi terbaik. Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran selaku kepala daerah, hendaknya dapat turun tangan mengatasi hal ini, agar persoalan pungli tidak lagi terulang di dunia pendidikan di Kalteng.
 
"Solusi yang saya tawarkan, yaitu sebaiknya, setiap kali ada program kegiatan sekolah, hendaknya pihak sekolah dapat duduk bersama dengan pihak komite, membicarakan program dengan output yang jelas, baru dicarikan dananya, dengan memperhatikan regulasi berlaku, sehingga pungli tidak lagi terulang di lingkungan pendidikan,"pungkasnya. (dhy/rul/KPFM)
 
 
Baca Juga -
Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "Dunia Pendidikan Kini “Banjir Tikus” Receh."

(harus diisi)