27 November 2017 - 15:44:12 WIB | Dilihat 84 kali0 komentar

Anggaran Mengendap Kadis “Penalti”

Gambar Anggaran Mengendap Kadis “Penalti”
Komisi A DRPD Kalteng, MH Andreriansyah
Rendahnya Penyerapan  Akan  Beresiko Terhadap Jabatan
 
PALANGKA RAYA – Untuk pencapaian pembangunan yang maksimal dapat dilihat dari penyerapan anggaran belanja disetiap SKPD. Baik kepala dinas, kepala instansi, kepala badan disetiap Satuan Oraganisasi Perangkat Daerah (SOPD) harus mendorong penyerapan anggaran. Tentunya untuk kepentingan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan public yang diharapkan.
 
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun KPFM, bahwa penyerapan APBD di Provinsi Kalteng dinilai masih rendah.Ketersediaan anggaran di kas daerah saja masih mengendap Rp.1,3 triliun rupiah.
 
Untuk pengunaan anggaran diposisi Rp. 2,8 triliun rupiah dari total Rp 4.1 triliun yang dialikasikan di tahun 2017. Artinya penyerapan anggaran mencapai 67,96 peren. Namun dari total anggaran dari setiap SOPD, ada beberapa dinas minim dalam penyerapan anggaran.
 
Anggota komisi A DRPD Kalteng, MH Andreriansyah yang dibincangi pada Jumat (24/11) lalu mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran di kedinasaan berakibat kepala dinasnya diberi penalty (hukuman,red).
 
"Kepala dinas dan kepala instansi, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) hendaknya,dapat mendorong penyerapan anggaran, sebelum tahun anggaran 2017 yang tersisa 1 bulan lagi, akan berakhir. Akibat rendahnya penyerapan anggaran, maka akan sangat beresiko terkena sanksi jabatan, mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan," katanya.
 
Legislatror dibidang pemerintahan dan keuangan ini mengingatkan, agar SOPD terkait harus memaksimalkan penyerapan anggaran. Mengingat tahun anggaran 2017 akan segera berakhir.
 
"Tidak tercapai, pejabat kepala dinas atau kepala instansi dipastikan menerima konsekuensinya," pungkasnya. (dhy/rul/KPFM)
 
Baca Juga -  
Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "Anggaran Mengendap Kadis “Penalti”"

(harus diisi)