9 Januari 2018 - 12:19:01 WIB | Dilihat 31 kali0 komentar

7 Raperda Provinsi Kalteng Wajib Dirampungkan.

PALANGKA RAYA - Setelah rangkaian masa persidangan tahun 2017 DPRD Kalteng berakhir. Sekarang di awal tahun 2018, kegiatan anggota dewan DPRD Kalteng,  diawali dengan rapat paripurna pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2018 DPRD Provinsi Kalteng. Kegiatan ini menandai kembali dimulainya semua aktifitas anggota DPRD Kalteng tahun 2018. 
 
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang diwakili oleh pelaksana jabatan (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng H Mugeni, sejumlah anggota dewan serta unsur pimpinan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) provinsi, berlangsung di ruang rapat paripurna, lantai tiga gedung DPRD Kalteng, Senin (08/12).
 
Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak menyampaikan bahwa pada masa persidangan I tahun sidang 2018 yang telah disepakati bersama. "Di tahun 2018 ini adalah tahun kerja keras bagi kita semua, sekaligus pula merupakan tahun politik, dimana 10 kabupaten 1 kota di Kalteng akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak. Kita berharap agar proses Pilkada 2018 dapat berjalan dengan lancar dan sukses," ucapnya dihadapan para peserta rapat paripurna DPRD Kalteng.
 
Sambungnya di tahun 2018 ini, menargetkan pendapatan APBD 2018 sebesar 4,2 triliun rupiah. Target tersebut harus didukung pula dengan penyerapan anggaran yang tersedia secara maksimal guna mencapai sasaran pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
 
"Khususnya pada masa persidangan I tahun sidang 2018 selama kurang lebih 4 bulan ke depan, agar anggota dewan melalui komisi masing-masing, dapat melaksanakan rapat kerja dengan pihak eksekutif melalui SOPD mitra kerja, guna membahas hasil kunjungan kerja (reses) anggota dewan, agar dapat ditindaklanjuti secara proporsional dan bijaksana sesuai dengan skala prioritas dan ketentuan berlaku," katanya.
 
Sementara itu Plt Sekda Provinsi Kalteng, H Mugeni mengutarakan bahwa pada masa persidangan III tahun 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, dimana telah ditetapkan 5 Peraturan Daerah (Perda) dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Kalteng dengan DPRD Kalteng, terhadap nota keuangan dan perda tentang APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2018, merupakan sebuah instrumen bagi pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2018.
 
"Adanya penandatanganan tersebut merupakan bukti adanya komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan APBD provinsi tahun anggaran 2018 yang efektif, efisien dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Kalteng," ujarnya.
 
Kemudian Dia juga menyebutkan, ada 25 materi rancangan perda yang akan dibahas, sesuai dengan program pembentukan perda tahun 2018, dengan 7 rancangan perda prioritas yang disampaikan pada masa persidangan I tahun sidang 2018 DPRD Kalteng.
 
Adapun 7 rancangan perda tersebut, yakni meliputi Rancangan Perda tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalteng, Rancangan Perda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalteng, Rancangan Perda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Kalteng No. 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 
Selanjutnya Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Kalteng No. 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, Rancangan Perda tentang perubahan kedua kedua atas Perda Provinsi Kalteng No. 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Rancangan Perda tentang Perda No. 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 
H Mugeni juga menambahkan, selanjutnya untuk mewujudkan tekad bersama agar dapat optimal penyelenggaraannya dan menjadi perhatian bersama antara eksekutif dan legislatif. (dhy/KPFM)
Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "7 Raperda Provinsi Kalteng Wajib Dirampungkan."

(harus diisi)