9 Januari 2018 - 12:28:56 WIB | Dilihat 29 kali0 komentar

Ombudsman RI Bicara Terkait Ijin Tambang Galian C di Kalteng.

Ombudsman RI perwakilan Kalteng, menyebutkan peraturan daerah (perda) yang mengatur khusus masalah tambang galian pasir (galian c, red) di Kalteng masih belum jelas. Adanya hal tersebut mendesak Ombudsman RI perwakilan Kalteng, agar pemerintah provinsi (pemprov), dapat menghentikan sementara (moratorium, red) pemberian ijin tambang galian c di Kalteng.
 
KPFM, Palangka Raya - Saat ini aturan yang digunakan adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun kedua aturan tersebut belum didukung dengan adanya perda, berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Walikota (Perwali) yang terbaru, sesuai dengan kondisi saat ini.
 
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalteng, Thoeseng TT Asang, menekankan bahwa setiap peraturan pemerintah pusat, hendaknya diturunkan ke dalam perda, berupa Pergub, Perbup maupun Perwali. Namun sampai saat ini, masih belum ada produk perda yang secara khusus, mengatur tambang galian c.
 
"Sepengetahuan saya di Kalteng, masih belum ada aturan tegas yang mengatur masalah tambang galian c. Terlebih lagi, saat ini untuk semua ijin tambang galian c, tidak lagi dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota, tapi langsung ditangani oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu maka diperlukan penegasan melalui perda khusus yang mengatur tambang galian c," terang Thoeseng, Kamis (28/12).
 
Thoeseng mengatakan bahwa perda tersebut, hendaknya dapat segera dibahas bersama pihak legislator dengan melibatkan pihak akademisi. "Unsur akademisi harus dilibatkan, dalam penyusunan perda tambang galian c, dimaksudkan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang berada di lingkungan lokasi tambang. Hasil kajian akademisi bisa dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perda tersebut," jelasnya saat dibincangi reporter Kalteng Pos Radio (101KPFM).
 
Sambung Dia bahwa perlu adanya kajian mendalam dan hasil rekomendasi akademisi. Sebab hasil kajian akademisi tersebut, bisa menjadi bahan pertimbangan atas kondisi lingkungan ekosistem, sosial budaya dan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tambang galian c.
 
"Jadi saya dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, menyarankan kepada Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran selaku penguasa wilayah Kalteng, agar dapat memoratorium pemberian ijin tambang galian c yang ada di wilayah Kalteng," katanya saat dibincangi diruang kerjanya, di kantor Ombudsman RI perwakilan Kalteng, Jalan H Ikap, Kota Palangka Raya.
 
Tambah Thoeseng, perda tambang galian c hendaknya segera dibahas dan kalau bisa pada tahun 2018, produk pembahasan berupa perda sudah ditetapkan, mengingat imbasnya akan sangat berdampak luas bagi pembangunan di wilayah Kalteng, karena salah satu bahan dasar pembangunan infrastruktur adalah pasir, maka perda tersebut hendaknya dapat segera dibahas dan ditetapkan. (KPFM)
Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "Ombudsman RI Bicara Terkait Ijin Tambang Galian C di Kalteng."

(harus diisi)