11 Mei 2018 - 15:51:05 WIB | Dilihat 30 kali0 komentar

TNI Milik Rakyat, Bukan Milik Golongan

PALANGKA RAYA-Danrem 102/Pjg Kolonel Arm M Naudi Nurdika    menegaskan komitmen TNI dalam memerangi peredaran narkoba dan netralitas pada pilkada serentak. Hal itu danrem utarakan ketika memberikan arahan kepada prajurit TNI dan PNS Garnisun di GOR KONI, Rabu (09/05). 
 
"Tidak ada rehabilitasi bagi prajurit yang menyalahgunakan narkoba. Pecat,” tegas danrem tanpa kompromi. Menurut danrem, penegasan tersebut merupakan komitmen kuat TNI untuk memberantas narkoba, perusak bangsa. Di samping masalah narkoba, danrem memberi atensi mendasar tentang netralitas TNI pada pilkada serentak.
 
"TNI jangan ikut campur dalam politik praktis. TNI harus netral. Banyak pihak yang mencoba menarik-narik prajurit ke politik praktis. Katakan tidak, jangan sampai tergoda karena TNI milik rakyat, bukan milik golongan tertentu,” jelasnya.
 
Selain itu, danrem mengajak prajurit dan PNS se-Garnisun untuk tetap kompak dan menjaga soliditas. “Wilayah Kalteng sangat luas sedangkan satuan kita terbatas, namun kita harus bisa menunjukan kemampuan dengan bertugas secara cerdas dan menyiasati keterbatasan,” ujarnya.
 
“Kita tunjukan kepada masyarakat kalau kita itu bekerja dengan keras, tulus dan ikhlas. Kabarkan melalui kegiatan kita kepada rakyat, ekspos ke masyarakat karena giat kita untuk rakyat,” sambung Naudi.
 
Terkait eksistensi ke depan, TNI dia harapkan dapat mengikuti perkembangan situasi zaman. apalagi sekarang perkembangan digital sangat maju, salah satunya informasi yang sangat cepat beredar melalui media sosial.
 
“Cermati dan ikuti jangan sampai ketinggalan perkembangan zaman atau teknologi,” ajaknya.
 
Di akhir arahan, Naudi memberikan salam perpisahan mengingat masa jabatanya sebagai danrem segera berakhir. "Saya beserta keluarga meminta maaf kepada seluruh prajurit terutama para kasi korem, dandim dan PNS apabila ada yang tidak berkenan di hati,” tuturnya. (hms/ang/KPFM)
Beri komentar
0 KOMENTAR.

Komentar untuk "TNI Milik Rakyat, Bukan Milik Golongan"

(harus diisi)